Senin, 30 Agustus 2004 12:35:11
Second Wave, Habibiesme dan Politik Teknologi


Oleh Sulfikar Amir


Dalam bukunya Democracy and Technology (1995), Richard Sclove mengatakan bahwa salah satu karakter kuat masyarakat kontemporer adalah bekerjanya teknologi sebagai struktur sosial. Sama seperti sistem hukum, ekonomi, maupun politik, teknologi memainkan peran signifikan dalam menjaga keberlangsungan tatanan sosial (social order). Pemahaman tentang peran teknologi sebagai struktur sosial ini relevan dengan gagasan second wave yang dilontarkan Dr. Mulyanto (Opini Kompas, 21/08/2004). Seperti ditulis Mulyanto, second wave teknologi nasional dibutuhkan mengingat lemahnya komitmen pemerintah pasca Habibie terhadap pengembangan teknologi nasional.

Pada satu sisi, gagasan second wave ini patut didukung karena negeri ini bagaimanapun juga membutuhkan teknologi yang dibangun secara mandiri. Sadar atau tidak sadar, begitu banyak permasalahan sosial ekonomi yang menerpa bangsa ini yang bermuara pada permasalahan teknologi. Mulai dari ketersediaan layanan kesehatan, pangan, enerji, transportasi, telekomunikasi, dan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tanpa pengembangan teknologi yang mandiri, Indonesia akan terus bergantung dengan bangsa lain dan hal ini tentu tidak menguntungkan secara ekonomi, politik, dan budaya.

Hanya saja, di sisi lain, ada hal problematis dari pandangan Mulyanto tentang bagaimana second wave itu dimunculkan. Mulyanto sangat menggantungkan diri pada figur B.J. Habibie yang telah dianggap berhasil menjadikan teknologi sebagai prioritas nasional dalam Orde Baru. Menurut Mulyanto, era keberhasilan Habibie yang dianggap sebagai the first wave harus dilanjutkan dengan adanya "Habibie Kedua."

Messianisme dan Habibiesme

Harapan Mulyanto akan munculnya "Habibie Kedua" patut dicermati dari dua perspektif. Pertama, pola pemikiran messianik ini terlalu memberi penekanan pada peran individu (dalam ilmu sosial diistilahkan sebagai agency). Padahal, jika belajar dari sejarah pengembangan teknologi di negara-negara Barat, keberhasilan pengembangan teknologi terjadi justru karena adanya sebuah struktur sosial yang memberi stimulus bagi terjadinya proses invensi dan inovasi yang berlanjut pada sistem produksi dan konsumsi. Memang kita mengenal adanya penemu teknologi yang berhasil seperti Thomas Edison, Henry Ford, Gottlieb Daimler, Wright bersaudara, dan sebagainya. Tetapi keberhasilan teknologi yang mereka hasilkan berasal dari proses interaksi yang kompleks dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan teknologi tidaklah semata-mata muncul dari rasionalitas teknologi yang dikembangkan di laboratorium dan bengkel melainkan hasil dari proses-proses institusional di mana teknologi itu berada.

Kedua, walaupun Habibie telah berhasil memasukkan teknologi ke dalam rencana pembangunan nasional secara formal, paradigma teknologi Habibie bukanlah tanpa cacat. Dominasi Habibie dalam wacana teknologi selama dua puluh tahun lebih telah melanggengkan apa yang saya sebut sebagai Habibiesme, sebuah ideologi teknologi dengan tiga karakter.

Pertama, Habibiesme melihat relasi teknologi dan masyarakat sebagai sebuah hubungan satu arah di mana teknologi menjadi determinan dalam perubahan sosial. Ini menafikan fakta bahwa teknologi itu sendiri adalah konstruksi sosial. Implikasi dari pola pikir determinisme teknologi ini menjadikan program-program teknologi lepas dari realitas sosial sehingga yang muncul adalah teknologi yang hanya berhasil di laboratorium tetapi gagal ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Ciri khas kedua dari Habibiesme adalah pengembangan teknologi atas motivasi prestige. Akibatnya, banyak sumber daya yang digunakan untuk membangun proyek-proyek teknologi yang prestisius dan tidak membumi pada saat, misalnya, jutaan petani dan nelayan harus menggantungkan diri pada teknologi tradisional yang kadaluwarsa sehinga tidak mampu berproduksi secara optimal.

Terakhir, dalam Habibiesme terjadi sentralisasi kebijakan teknologi dan dominasi elit teknologi dalam wacana kebijakan teknologi. Akibat dari sentralisasi dan dominasi ini　adalah tertutupnya ruang-ruang politik bagi pemikiran-pemikiran alternatif. Mata kita ditutup dari berbagai kemungkinan pilihan teknologi dan melihat apa yang ditawarkan oleh Habibie seakan-akan sebagai sebuah "kebenaran" tunggal.

Reorientasi Politik Teknologi

Dalam tulisannya Mulyanto menyebutkan bahwa keberhasilan the first wave "dipayungi secara kokoh oleh tiga pilar politik, yakni patron (Soeharto dan Orde Baru), kepemimpinan visioner (Habibie), dan legalitas (GBHN)." Pengamatan Mulyanto ini menarik karena berhasil melihat sebuah relasi kekuasaan yang menjadi inti politik teknologi di era Orde Baru. Hanya saja cara Mulyanto melihat relasi kekuasaan ini menafikan efek sosial politik yang justru merugikan pengembangan teknologi itu sendiri.

Dalam kajian akademis, istilah politik teknologi (technological politics) dilontarkan oleh Langdon Winner dalam buku klasiknya "Autonomous Technology" (1977). Menurut Winner, teknologi adalah produk politik. Dia menjadi medium di mana kekuasaan dan kepentingan berbagai pihak bertemu, berkonflik, dan bernegosiasi satu sama lain. Dari perspektif ini kita bisa melihat bahwa teknologi tidaklah pernah netral.

Seperti diketahui, politik teknologi pada era Orde Baru adalah hasil relasi kekuasaan antara Suharto dan Habibie. Relasi kekuasaan ini sebenarnya tidak bersifat satu arah melainkan hubungan yang saling menguntungkan (symbiosis mutualism). Pada satu sisi Habibie mendapatkan otoritas politik yang begitu besar dari Suharto untuk mewujudkan ambisi teknologi tingginya. Di sisi lain, Suharto mendapatkan legitimasi dari keberadaan Habibie sebagai ahli teknologi terkemuka guna menjaga kesinambungan kekuasaan rejim Orde Baru.

Politik teknologi sebagai produk relasi kekuasaan dalam rejim Orde Baru adalah hal yang lumrah. Yang menjadi masalah adalah terjadinya "depolitisasi" teknologi di mana teknologi dijadikan barang ekslusif sekelompok elit teknologi seolah-olah hanya merekalah yang memiliki otoritas untuk menentukan pilihan teknologi. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut James Ferguson (1994) sebagai "anti-politics machine." Politik teknologi ditabukan dengan argumen bahwa teknologi adalah entitas yang steril (netral) dari politik. Akibatnya, teknologi lepas dari wilayah pengamatan publik (public scrutiny) dan hanya menjadi tunggangan politik para elit teknologi.

Reformasi telah membawa banyak perubahan di masyarakat. Wacana politik dan demokrasi telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Ini berdampak pula pada　pentingnya sebuah reorientasi politik teknologi yang lebih terbuka dan partisipatif. Paradigm shift dalam politik teknologi ini mengacu pada tiga cara pandang.

Pertama, harus disadari bahwa politik teknologi bukanlah semata-mata alat bagi ahli teknologi untuk mendapatkan sumber daya politik dan ekonomi dari pemerintah. Wacana politik teknologi yang difokuskan pada tujuan ini hanya akan mengulang sejarah politik teknologi Orde Baru yang eksklusif dan cenderung distortif. Kedua, para ahli teknologi harus menerima kenyataan bahwa politik penuh dengan konflik dan negosiasi. Karena itu mereka harus siap berkonflik dan bernegosiasi. Ketiga, konflik dan negosiasi dalam politik teknologi tidak semata-mata antara pemerintah dan ahli teknologi, tetapi melibatkan masyarakat luas dan kelompok intelektual lainnya, termasuk ahli ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti kata sejarawan teknologi Thomas Hughes, "technology is far too important to leave only to engineers." Konsekuensinya, para ahli teknologi harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat luas dalam merumuskan kebijakan teknologi yang lebih membumi. Inilah inti politik teknologi