Oleh: Adi Warsidi/dari berbagai sumber
Sunday, 11 December 2005
Aceh atau secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di ujung Pulau Sumatra. Tepatnya terletak di barat laut Sumatra dengan kawasan seluas 57,365.57 km per segi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatra. Aceh memiliki 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau. Aceh dikelilingi oleh Selat Melaka di sebelah utara, Provinsi Sumatera Utara di timur dan Samudera Hindia di selatan dan barat. Ibukota Aceh adalah Banda Aceh yang dulunya dikenali sebagai 'Kutaradja'.

Sejarah Panjang Aceh
Dalam kisah Babad Cina pada abad ke-6 Masehi, menuliskan telah ada sebuah kerajaan di bagian ujung utara pulau Sumatra yang mereka kenali sebagai Po-Li. Kemudian naskah Arab dan India dalam kurun abad ke-9 Masehi juga telah mengatakan hal yang sama.

Berbanding dengan kawasan-kawasan Indonesia yang lain, Aceh merupakan daerah pertama yang mempunyai hubungan langsung dengan dunia luar. Aceh memiliki sebuah sejarah yang lama. Aceh memainkan peranan penting dalam tranformasi yang dijalani sejak pertumbuhannya.

Marco Polo, pada tahun 1292, saat dalam pelayaran ke Parsi dari China sempat singgah di Sumatra. Dia melaporkan terdapat enam pelabuhan yang sibuk di bagian utara pulau tersebut. Termasuk diantaranya pelabuhan Perlak (Peurelak – Aceh Timur), Samudera (Samudera Pasai – Aceh Utara) dan Lambri. Kerajaan Islam yang pertama kali tumbuh di Aceh adalah Kerajaan Perlak pada tahun 804, sekitar 100 tahun setelah pengaruh Islam di Nusantara.

Pada tahun 1511, Portugis menguasai pelabuhan Melaka, Malaysia. Hal ini menyebabkan, para pedagang Arab dan India memindahkan perdagangan mereka ke Aceh, yang telah menjadi kerajaan yang makmur. Akibatnya, para pedagang itu membawa kekayaan dan kemakmuran bagi Aceh. Itu pula yang membuat Aceh mendominasi perdagangan dan politik di utara Sumatra khususnya dan Nusantara pada umumnya. Keadaan ini terus berlangsung, sampai Aceh mencapai puncak kejayaan kemakmuran pada tahun 1610 sampai 1640, masa Sultan Iskandar Muda dan beberapa sultan/ratu sesudahnya.

Kemunduran Aceh bermula sejak kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada 1641. penyebabnya adalah dominasi perdagangan oleh Inggeris dan Belanda. Ini juga menyebabkan mereka berlomba menguasai sebanyak mungkin kawasan di Nusantara, untuk kegiatan perdagangan. Kesepakatan London yang ditandatangani pada 1824 telah memberi kuasa kepada Belanda, guna menguasai segala kawasan Inggris di Sumatra, sementara Belanda akan menyerahkan segala kuasa perdagangan mereka di India dan juga berjanji tidak akan menandingi Inggris untuk menguasai Singapura.

Belanda coba menguasai Aceh, seperti wilayah nusantara lainnya. Tetapi tidak mudah seperti yang mereka bayangkan, pecahlah Perang Aceh, yang berlansung dari tahun 1873 ke 1942, tidak secara terus menerus. Perang paling lama yang dihadapi Belanda dengan merengut lebih 10.000 orang tentera mereka.

Dalam sejarah, Belanda tidak pernah menguasai Aceh secara penuh. Walaupun mereka mampu menguasai Kesultanan Aceh, tapi perlawanan terus dilakukan warga Aceh di bawah pimpinan-pimpinan mereka yang silih berganti, antara lain, Tgk Chik Di Tiro, Panglima Polem, T. Umar, Cut Meutia, Cut Nyak Dhien.

Berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh ditandai dengan pecahnya perang dunia II dan masuknya Jepang ke Aceh pada 12 Maret 1942. Prajurit Jepang bergerak cepat sampai ke daerah Gayo, Aceh Tengah. Rakyat pun makin menggila, melucuti senjata kesatuan-kesatuan Belanda. 28 Maret 1942, Belanda menyerah kalah di Aceh, tiga minggu setelah Batavia menyatakan menyerah kepada Jepang.

Aceh kemudian berada dalam kekuasaan Jepang, ratusan pemuda Aceh dilatih ketentaraan. Mereka umumnya adalah angkatan muda Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), yang kemudian mengambil banyak kedudukan Uleebalang (turunan bangsawan pemimpin pemerintahan) di Aceh. Kekuasaan para Uleebalang pun semakin berkurang.

14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah dari sekutu. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dua bulan kemudian beberapa perwira Belanda hadir ke Aceh untuk mengadakan penyelidikan. Aceh dijumpai dalam keadaan kacau balau, Belanda berpendapat perlu diadakan pendudukan sekutu untuk mencegah timbulnya pemberontakan.

Pendudukan itu tidak pernah terjadi, sampai Jepang meninggalkan Aceh pada Desember 1945, sekutu masih sibuk mengurus Jawa. Sumatera dan Aceh mengambil jalannya sendiri, sebuah pemerintahan republik didirikan dengan Gubernur pertama, Mr. Teuku Muhammad Hasan. Belanda tidak pernah lagi menembus Aceh, hingga membuat Aceh daerah yang benar-benar nyata kemerdekaannya, saat itu.

Mengawal kemerdekaan Indonesia, Aceh tercatat sebagai penyumbang dua pesawat yang menjadi cikal-bakal lahirnya Garuda Indonesia Air Ways. Tahun 1948, kala sekutu berhasil menguasai pemerintahan Indonesia di Pulau Jawa, Aceh menjadi daerah penyelamat. Melalui Radio Rimba Raya di Aceh Tengah, dengungan kemerdekaan Indonesia masih dipancarkan dari sana.

Sejarah kembali tercatat, saat Gubernur Aceh Daud Beureueh menjabat. Dia merasa Jakarta mengkhianati perjuangan Aceh, dengan melakukan beberapa tindakan politik. Antaranya, membubarkan Divisi X TNI di Aceh yang terkenal itu. Lalu, pada 23 Januari 1951, status Provinsi Aceh dicabut oleh kabinet Natsir. Aceh dipaksa lebur dalam Provinsi Sumatera Utara.

Kebencian rakyat Aceh kepada Soekarno, presiden RI saat itu menyala. Daud Bereueh masih sempat menghadap Soekarno, tapi patah arang. Sebagai pemimpin, Beureueh pun memukul gong pemberontakan, 21 September 1953, setelah kongres ulama di Titeue, satu kecamatan di Pidie. Di sana dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Beureueh, sejumlah pasukan TNI pun bergabung menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidie, dan bertahan di Garot.

Pertempuran demi pertempuran terjadi, kesepakatan gencatan senjata diambil dalam sebuah perjanjian, Ikrar Lamteh, 8 April 1957. Isinya, selain itu, ada kesepakatan antara pemerintah lokal dan pemberontak untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan daerah Aceh di atas kepentingan kelompok. Gencatan senjata ini sempat berjalan sampai 1959. Dan momentum itu pun menjadi titik balik pemberontakan.

Di masa itulah Perdana Menteri Djuanda mengunjungi Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima DI/TII. Bersama Hasan Saleh, hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Bagian Aceh Negara Islam Indonesia. Hasan Saleh menuntut kepada Djuanda agar Aceh dijadikan Negara Bagian di bawah Republik. Tuntutan berbau federalisme itu ditolak oleh Djuanda. Alasannya, Indonesia telah berbentuk kesatuan. Meski begitu, Hasan Saleh setuju untuk mencari jalan damai.

Daud Beureueh, dia meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan memulai lagi serangan gerilya besar-besaran. Daud letih bergerilya, setelah satu persatu karibnya meninggalkannya di tengah jalan. Di ujung masa pemberontakannya, Beureueh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta. Bersama itu pula sejak 1961 nama Negara Bagian Aceh/NII diubah menjadi Republik Islam Aceh (RIA).

Pemerintahan Aceh belum kuat. Saat Sjamaun Gaharu digantikan Kolonel Mohammad Jasin menjadi Komandan Daerah Militer Aceh. Jasin berhasil mendekati Daud Beureueh dengan rasa hormat, dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak 1961, surat menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin berani bertemu langsung dengan Beureueh, untuk berdialog empat mata.

Dengan berbagai bujukan dan jalan panjang Jasin, akhirnya Beureueh luluh. Dia bersedia turun gunung, pada 9 Mei 1962, beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube. Daerah Aceh kembali seperti semula, bahkan berstatus Istimewa. Kendati demikian, kondisi kemakmuran rakyat masih morat-marit, meski sumber Migas melimpah ruah di Aceh, setelah ditemukan pada tahun 1970.

Alasan itulah yang membuat Aceh kembali bergolak. Empat belas tahun setelah Beureueh turun gunung, Hasan Tiro memimpin pemberontakan melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamirkan pada tahun 4 Desember 1976 di Tiro, Pidie.

Seterusnya, terus-menerus kekacauan terjadi di Aceh, Hasan Tiro kemudian kabur ke Swedia, memimpim pemberontakan dari sana. Berbagai operasi digelar TNI di Aceh, untuk menumpas GAM, pemberontakan tak kunjung padam.

Tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai Darah Operasi Militer (DOM), dengan operasi jaring merah-nya. Berlangsung selama 10 tahun, operasi itu tercatat banyak makan korban. Pasca kejatuhan Soeharto, presiden RI kala itu, suara rakyat menuntut pengadilan HAM makin gencar dilakukan. 7 Agustus 1998, operasi itu dicabut.

Tuntutan kemerdekaan Aceh yang disuarakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kian bergema. Selain itu, muncul juga tuntutan referendum sebagai akumulasi kekecewaan rakyat Aceh pada pemerintah Jakarta. Tuntutan itu dimobilisir oleh pada intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). SIRA yang didirikan di Banda Aceh pada 4 Februari 1999 berhasil mengakomodasi keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri.

Serajah mencatat, aksi kolosal yang dibuat oleh SIRA pada 8 November 1999 dihadiri oleh sekitar 2 Juta rakyat Aceh dari berbagai kabupaten. SIRA yang dipimpin oleh Muhammad Nazar berhasil memobilisir perjuangan rakyat Aceh, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai sebagai sebuah bangsa.

Keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri semakin bergema dengan kelahiran berbagai organisasi perlawanan rakyat di Aceh, seperti KARMA, Farmidia, SMUR, FPDRA, SPURA, PERAK, dan HANTAM, yang lahir dengan mengusung berbagai macam isu. HANTAM misalnya, dengan mengusung isu Antimiliterisme berhasil membuat sebuah aksi yang spektakuler pada tahun 2002, dengan aksi yang paling fenomenal, karena dalam aksinya mereka menuntut Cease-fire antara RI dan GAM. Selain itu HANTAM dalam aksinya mengusung empat bendera, seperti bendera GAM, RI, Referendum dan Bendera PBB.

Aksi yang berlangsung pada 6 Mei 2002 itu berakhir dengan penangkapan semua peserta aksi HANTAM seperti Taufik Al Mubarak, Muhammmad MTA, Asmara, Askalani, Imam, Habibir, Ihsan, dan beberapa orang lagi. Aksi itu memberikan makna khusus bahwa intervensi PBB untuk memediasi konflik Aceh tak dapat ditolak.

Situasi yang relatif aman ini tercipta setelah pihak GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai, 9 Desember 2002 di Jenewa. Kendati bentrok terus berlanjut, tetapi minimal kuantitasnya tidak seperti dulu. Komite Keamanan Bersama, yang terdiri dari tiga pihak, Indonesia, GAM, dan Henry Dunant Centre (HDC) sebagai penengah pun dibentuk. Komite itu terkenal dengan nama Joint Security Committee (JSC). Komite itu diketuai oleh Thanongsuk Tuvinum, perwira tinggi asal Thailand.

9 Februari 2003, perjanjian damai itu memasuki tahap penting dan kritis. Kedua pihak telah sepakat sejak hingga lima bulan ke depan, melucuti senjata masing-masing. Pelucutan senjata akan diawasi oleh komite bersama itu. Masalahnya, proses perundingan kemudian gagal.

Pada Mei 2003, masa CoHA itu dinyatakan gagal dan tidak dilanjutkan. Para juru runding GAM, ditangkap dan dihukum penjara. Darurat Militer kemudian digelar pada 19 Mei 2003. Ribuan personil TNI/Polri dikirim kembali ke Aceh, untuk menumpas GAM. Satu tahun Darurat Militer, TNI mengklaim telah berhasil menewaskan 2.439 GAM, 2.003 lainnya ditangkap dan 1.559 menyerah. Sementara di pihak TNI, 147 orang tewas dan 422 luka-luka.

Dalam darurat itu, puluhan aktivis pembela rakyat yang kritis ditangkap, tak sedikit pula yang harus hengkang ke luar Aceh. Sebut saja salah satu yang ditangkap, Muhammad Nazar dari SIRA.

Habis Darurat Militer, status Aceh berganti menjadi Darurat Sipil pada 19 Mei 2004. kondisi hampir tidak jauh berbeda. Aceh seakan tertutup dari dunia luar, ratusan korban muncul, terbanyak di pihak sipil. Baik Pemerintah maupun TNI tidak pernah mengumumkan secara pasti berapa korban sipil yang muncul. Namun Dinas Penerangan Umum Mabes TNI mengakui, sejak darurat diberlakukan sampai September 2004, sekitar 662 warga sipil tewas, 140 luka berat dan 227 luka ringan.

26 Desember 2004, Aceh kembali mencatat sejarah baru. Bencana hebat tsunami melanda, sekitar 129.775 orang tewas, 36.786 orang hilang dan 174.000 orang menjadi pengungsi, yang hidup di tenda-tenda pengungsian.

Dari segi materil, 120.000 rumah rusak atau hancur, 800 km jalan dan 2260 jembatan rusak atau musnah, 693 fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Pos Imunisasi, dan klinik) rusak atau hancur dan 2.224 sekolah rusak atau hancur. Kerugiannya, sekitar U$ 4,5 milyar.

Bencana itu, membuka pintu Aceh bagi siapa saja. Status Darurat Sipil tenggelam dengan sendirinya, ratusan NGO asing masuk, berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Pelan-pelan Aceh mulai membangun kembali kehidupannya.

Darurat Sipil kemudian diganti dengan Tertip Sipil pada 19 Mei 2005, disaat Aceh sedang membangun pasca tsunami. Kontak senjata masih terjadi di daerah-daerah, kendati dalam jumlah yang sangat kecil.

Pembahasan mencari damai di Aceh terus dilakukan. Kali ini Presiden RI Bambang Susilo Yodhoyono lebih serius. Difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) perundingan antara GAM dan RI pun digelar di Helsinki, Filandia. CMI sendiri diketuai oleh bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

Setelah dialog lima babak di Helsinki, perunding RI yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin dan perunding GAM yang diketuai oleh Perdana Menteri-nya Malik Mahmud, perundingan menapai kesepakatan. Ditandatangani pada 15 Agustus 2005, kesepakatan itu dikenal dengan MoU Helsinki. Awal masa damai di Aceh.

Pasca damai, Tim Pemantau Uni Eropa dan ASEAN yang bertugas sebagai pemantau keamanan di Aceh, dibentuk. Mereka mulai bertugas sejak September 2005. tim itu diketuai oleh Pieter Feith.

Tugas utama mereka, melucuti senjata GAM dan memantau penarikan pasukan di Aceh. Sesuai dengan MoU, GAM harus menyerahkan sebanyak 840 pucuk senjatanya. Sementara TNI/Polri hanya boleh menyisakan sebanyak 14.700 personil TNI dan 9.100 personil Polri di Aceh.

Perlahan-lahan, damai mulai tampak setelah 30 tahun lebih konflik. Proses penyerahan senjata dan penarikan pasukan akan berakhir sampai 26 Desember 2005. Bersamaan dengan setahun tsunami di Aceh.

Setelah itu, warga menunggu sejarah baru?

Agama
Mayoritas penduduk di Provinsi Aceh memeluk agama Islam. Selain itu Aceh juga memiliki keistimemawaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, kerana di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebahagian besar warganya yang menganut agama Islam.

Bahasa
Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Aceh dan Bahasa Indonesia. Walaupun banyak yang menggunakan bahasa Aceh dalam pergaulan sehari-hari, namun tidak bererti bahwa corak dan ragam bahasa Aceh yang digunakan sama. Tidak saja dari segi dialek yang mungkin berlaku bagi bahasa di daerah lain; bahasa Aceh bisa berbeda dalam pemakaiannya, bahkan untuk kata-kata yang bermakna sama. Kemungkinan besar hal ini disebabkan banyakya percampuran bahasa, terutama di daerah pesisir, dengan bahasa daerah lainnya atau juga karena kelestarian bahasa aslinya. Bahasa yang ada di Aceh antara lain, Bahasa Aceh, Bahasa Gayo, Bahasa Alas, Bahasa Jame, Bahasa Simeulu.

Geografi
Ibukota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesiisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Calang-Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulu.

Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak buni dan gas Alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, sampai Seulawah, Aceh Besar. Sebuah taman Nasional Gunung Leuser juga terdapat di Aceh Tenggara.

Demografi
Penduduk Aceh merupakan keturunan berbagai suku kaum dan bangsa. Bentuk fisik orang Aceh menunjukkan ciri-ciri orang Nusantara, Cina, Eropah dan India. Leluhur orang Aceh dikatakan telah datang dari Semenanjung Malaysia, Cham, Cochin China dan Kamboja.

Kumpulan-kumpulan etnis yang terdapat di Aceh adalah; suku Aceh yang terdapat di seluruh Aceh, suku Gayo di Aceh Tengah, sebagian Aceh Timur, Bener Meriah dan Gayo Lues. Kemudian suku Alas di Aceh Tenggara, suku Tamiang di Aceh Tamiang, suku Aneuk Jamee di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, suku Kluet di Aceh Selatan dan suku Simeulue di Pulau Simeulue.

Aceh juga mempunyai etnis yang berasal dari keturunan bangsawan Arab. Kemudian, Sebuah suku bangsa berketurunan Eropah (Portugis) juga terdapat di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Mereka beragama Islam dan dipercayai adalah dari keturunan askar-askar Portugis yang telah memeluk agama Islam. Pada zamannya, mereka mengamalkan budaya Aceh dan hanya boleh bertutur dalam bahasa Aceh dan bahasa Indonesia.

Daerah Tingkat II
1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Aceh Jaya
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Aceh Singkil
7. Kabupaten Aceh Tamiang
8. Kabupaten Aceh Tengah
9. Kabupaten Aceh Tenggara
10. Kabupaten Aceh Timur
11. Kabupaten Aceh Utara
12. Kabupaten Bener Meriah
13. Kabupaten Bireuen
14. Kabupaten Gayo Lues
15. Kabupaten Nagan Raya
16. Kabupaten Pidie
17. Kota Banda Aceh
18. Kota Langsa
19. Kota Lhokseumawe
20. Kota Sabang
21. Kabupaten Simeulue