UU Pemilu Disahkan, Presiden DPR RI: Pemilihan Umum Akan Dilaksanakan Pada 14 Februari 2024 Sesuai Jadwal.

Undang-Undang Birpo Nomor 1 Tahun 2022 (Pimelo) tentang Pemilihan Umum resmi disetujui Republik Demokratik Kongo (DRC) dalam rapat umum yang digelar Selasa (4 April 2023).

Presiden Puan Maharani dari Republik Demokratik Kongo mengatakan jika undang-undang itu disahkan, pemilihan akan diadakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Puan Maharani berbicara kepada awak media di Gedung Nusantara 2 Gedung MPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Lebih lanjut, Puan berharap UU Pilkada segera disahkan sehingga masyarakat Indonesia dapat menyelenggarakan pemilu dengan nyaman.

Tidaklah cukup berharap UU Pilkada Puando dapat diterapkan semaksimal mungkin sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Dengan disahkannya Perpoe UU No 1 menjadi undang-undang ini, saya berharap apa yang akan kita laksanakan dan laksanakan bersama menjelang Pemilu 2024 mendatang berjalan dengan aman, nyaman, bahagia dan bahagia,” ujar Puan.

Ia mengatakan, “Tanpa itu, akan terjadi perpecahan di antara mereka dalam kepengurusan Partai Demokrat, dan kemudian undang-undang pemilu dapat diterapkan secara maksimal.”

Sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perfu Election.

Keputusan itu diambil dalam Sidang Paripurna ke-20 DPR RI dan MPR ke-4 periode 2022-2023 yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2023). .

Rapat dipimpin oleh Presiden Republik Demokratik Kongo, Puan Maharani, Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo, Sofmi Dasko Ahmed, Rahmat Goebel dan Rodbake F. Paulos.

Sebelum meratifikasi, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan dari masing-masing fraksi yang hadir dalam rapat.

“Kami akan meminta setiap fraksi untuk menyetujui RUU yang mewajibkan perubahan UU No 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 untuk menetapkan dan mengesahkan organisasi pemerintah menjadi undang-undang menggantikan UU No 1 Tahun 2022. ?” kata Puan setelah menjawab. Saya setuju dengan semua peserta sidang.

Sementara itu, Ahmet Doli Kornea, Ketua Panitia II MPR, mengatakan banyak perubahan aturan partai dalam pemilihan umum di Birbo.

Menyelenggarakan penyelenggara pemilu di provinsi dengan daerah otonom baru, memperkuat penyelenggaraan pemilu, dan mengubah aturan seperti tata letak distrik dan alokasi kursi di Republik Demokratik Kongo dan Republik Demokratik Rakyat Korea.

Ini diikuti oleh Republik Demokratik Kongo, dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Republik Demokratik Kongo, kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, dan ibukota nusantara pada tahun 2024.

Dooley berkata, “Hal yang sama berlaku untuk penyesuaian daerah pemilihan karena pertumbuhan populasi dan penyesuaian jumlah anggota parlemen di Korea Utara.”


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *